GRESIK, Selasarnusantara.com – Kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) didorong tidak menjadikan politik praktis sebagai satu-satunya pilihan setelah menyelesaikan pendidikan sarjana.
Wakil Ketua Kadin Jawa Timur Bidang Migas, Tri Prakoso, S.H., M.HP., menilai kader GMNI memiliki peluang besar untuk berkiprah di berbagai sektor, mulai dari birokrasi, profesi hukum, dunia usaha hingga akademik.
Pandangan tersebut disampaikan Tri saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik “Sekolah Kader Vol. 2” yang mengangkat tema sinergi politik, teknokrasi dan entrepreneurship.
Lulus S1 Tak Harus Langsung Masuk Politik
Tri menyoroti kecenderungan sebagian lulusan perguruan tinggi yang langsung memilih jalur politik setelah menyelesaikan pendidikan S1.
Menurutnya, pilihan tersebut sah, tetapi kader organisasi mahasiswa seharusnya memiliki keberanian untuk mengisi ruang pengabdian lain yang tidak kalah strategis.
Ia menilai pengalaman berorganisasi semestinya menjadi modal untuk membangun kapasitas diri, bukan sekadar menjadi kendaraan menuju jabatan politik.
“Banyak teman-teman padahal ada peluang untuk menjadi ASN tapi tidak pernah mau, tidak diambil. Peluang dari Fakultas Hukum menjadi jaksa, banyak yang tidak diambil. Jadi begitu S1 jadi politisi. Rata-rata begitu,” ujar Tri.
Dorong Kader Masuk Dunia Profesional
Tri juga mengingatkan pentingnya kader GMNI mengembangkan kompetensi profesional.
Menurutnya, ruang birokrasi maupun profesi hukum membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan sekaligus wawasan kebangsaan.
Karena itu, kader tidak perlu memandang profesi seperti ASN maupun penegak hukum sebagai pilihan yang berada di luar semangat perjuangan organisasi.
Justru, keberadaan kader di berbagai sektor dapat memperluas kontribusi terhadap masyarakat.
Pendidikan Tinggi Juga Perlu Diisi
Selain dunia profesional, Tri mendorong kader GMNI mempertimbangkan jalur akademik.
Ia menyarankan kader yang memiliki minat di bidang pendidikan untuk melanjutkan studi hingga jenjang magister dan kemudian berkiprah sebagai dosen maupun akademisi.
“Makanya saya ngomong, teruskan S2 kalau bisa ada yang jadi dosen. Karena hampir di semua universitas yang fenomenal, sekarang habis dosennya dari kalangan GMNI,” tegasnya.
Menurut Tri, keberadaan kader di lingkungan kampus penting untuk menjaga tradisi intelektual sekaligus memperkuat kontribusi organisasi dalam dunia pendidikan.
Politik dan Profesionalisme Bisa Berjalan Bersama
Tri tidak menutup ruang bagi kader GMNI untuk terjun ke politik. Namun, ia menilai pilihan tersebut sebaiknya dibangun berdasarkan kapasitas dan kesiapan, bukan semata-mata karena pengalaman organisasi.
Politik, teknokrasi dan entrepreneurship dinilai dapat menjadi ruang yang saling melengkapi.
Dengan menguasai berbagai bidang, kader GMNI diharapkan mampu mengambil peran lebih luas dalam kehidupan masyarakat.
Dorongan tersebut sekaligus menjadi pesan agar kader tidak berhenti pada aktivitas organisasi, tetapi terus meningkatkan kemampuan melalui pendidikan dan pengalaman profesional.
Pada akhirnya, keberhasilan kader tidak hanya diukur dari seberapa banyak yang masuk politik, tetapi juga dari sejauh mana mereka mampu mengisi berbagai ruang strategis di tengah masyarakat.
