SURABAYA, Selasarnusantara.com – Wacana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) mendapat perhatian dari kalangan akademisi. Gagasan tersebut dinilai perlu dikaji secara mendalam agar keberadaan URI nantinya benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan tinggi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pandangan itu disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Universitas Republik Indonesia & Kepemimpinan Nasional: Antara Rekayasa Elite & Demokrasi Kritis” yang digelar Ranggah Rajasa Indonesia (RRI) di HANAKA Social Space, Jalan Flores, Surabaya, Jumat (4/9/2026).
Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Radius Setiyawan, menilai pemerintah perlu melakukan kajian kebutuhan atau need assessment sebelum merealisasikan URI.
Pendirian URI Harus Berdasarkan Kebutuhan
Menurut Radius, pemerintah perlu menjelaskan persoalan apa yang hendak diselesaikan melalui pendirian Universitas Republik Indonesia.
Hal tersebut penting karena tantangan pendidikan tinggi Indonesia tidak hanya berkaitan dengan jumlah perguruan tinggi, tetapi juga kualitas lulusan, relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja serta kemampuan perguruan tinggi mencetak sumber daya manusia yang kompetitif.
Karena itu, URI diharapkan tidak sekadar menjadi institusi pendidikan baru, tetapi mempunyai tujuan dan indikator keberhasilan yang jelas.
Kebebasan Akademik Perlu Dijaga
Selain manfaat, aspek kelembagaan URI juga menjadi perhatian dalam diskusi tersebut.
Radius menilai perguruan tinggi harus tetap memiliki ruang bagi kebebasan akademik. Kampus, menurutnya, perlu menjadi tempat berkembangnya gagasan, penelitian dan pemikiran kritis.
Apabila URI nantinya terlalu dekat dengan struktur birokrasi pemerintahan, konsep tersebut dinilai perlu diperjelas agar tidak mengurangi independensi akademik.
Radius menegaskan, kritik tersebut bukan berarti penolakan terhadap URI. Sebaliknya, ia mendorong agar desain universitas dibuka kepada publik sehingga dapat dikaji secara akademik.
Akses Pendidikan Harus Inklusif
Persoalan akses juga menjadi perhatian. Apabila URI diarahkan untuk mencetak calon pemimpin nasional, kesempatan memperoleh pendidikan di dalamnya dinilai harus diberikan secara adil.
Jangan sampai URI hanya menjadi ruang pendidikan bagi kelompok tertentu yang kemudian berpotensi menciptakan reproduksi elite baru.
Karena itu, mekanisme penerimaan mahasiswa dan orientasi pendidikan URI perlu dirancang secara transparan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat luas.
Gagasan URI Perlu Diuji Secara Terbuka
Ketua Pengurus Wilayah Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) Jawa Timur, Muhammad Lutfil Hakim, juga meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan gagasan tersebut.
Menurutnya, ide pembentukan URI perlu diuji secara kritis, baik dari sisi tujuan maupun manfaatnya.
Lutfil menilai URI berpeluang menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kepemimpinan nasional. Namun, manfaat tersebut harus dibuktikan melalui konsep dan pelaksanaan yang tepat.
Bisa Dikembangkan sebagai Pusat Gagasan
Lutfil juga menyoroti kemungkinan agar URI tidak harus langsung ditempatkan dalam struktur birokrasi.
Salah satu alternatif yang dapat dikaji adalah menjadikan institusi tersebut sebagai pusat kajian atau think tank yang menghasilkan gagasan dan rekomendasi kebijakan.
Konsep tersebut dinilai dapat menjadi salah satu pilihan apabila tujuan utama URI adalah menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan analisis serta kepemimpinan.
PGRI Soroti Masa Depan Lulusan
Ketua PGRI Jawa Timur Djoko Adi Waludjo menambahkan, kajian mengenai URI perlu mencakup berbagai aspek.
Mulai dari kualitas tenaga pengajar, lokasi kampus, sistem pembelajaran hingga prospek pekerjaan bagi lulusan harus dipertimbangkan sejak awal.
Menurutnya, keberhasilan sebuah perguruan tinggi tidak cukup hanya dilihat dari berdirinya kampus. Kualitas lulusan dan kemampuan mereka berkontribusi di masyarakat juga menjadi ukuran penting.
Libatkan Akademisi dan Mahasiswa
Diskusi publik tersebut diikuti sekitar 75 peserta, termasuk mahasiswa dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
Sejumlah tokoh turut hadir dalam forum tersebut, di antaranya Asisten Deputi Kepesertaan Usaha Kecil dan Mikro BPJS Ketenagakerjaan Hery Johari, perwakilan Kadin Jawa Timur Tri Prakoso serta Bendahara PWI Jawa Timur Andy Setiawan.
Ketua RRI Eko Ridwan mengatakan forum tersebut menjadi ruang untuk membahas berbagai persoalan strategis nasional, termasuk pendidikan, kebudayaan, kesenjangan sosial dan kepemimpinan.
Wacana Universitas Republik Indonesia pun dinilai masih membutuhkan pembahasan lebih luas agar tujuan, desain kelembagaan, sistem pendidikan dan manfaatnya dapat dirumuskan secara jelas.
Dengan kajian yang terbuka dan terukur, keberadaan URI diharapkan nantinya benar-benar memberikan nilai tambah bagi sistem pendidikan tinggi dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia..
