NGANJUK, Selasarnusantara.com – Konferensi Daerah (Konferda) DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur versi Presidium Risyad Fahlefi di Kabupaten Nganjuk, Minggu (6/9/2026), berlangsung dalam suasana tegang hingga berujung kericuhan.
Persoalan keabsahan sejumlah cabang peserta menjadi salah satu pemicu perdebatan. Di tengah jalannya forum, juga muncul tudingan intimidasi terhadap peserta serta dugaan adanya politik uang untuk memengaruhi arah dukungan dalam pemilihan kepemimpinan organisasi.
Persoalan Keabsahan Cabang Picu Perdebatan
Ketegangan disebut bermula ketika sejumlah peserta mempertanyakan status beberapa cabang yang dinilai bermasalah secara administratif.
Beberapa peserta mempersoalkan keberadaan cabang yang disebut belum memiliki Surat Keputusan (SK) yang sah, dugaan adanya cabang yang tidak jelas statusnya, hingga kepengurusan yang mengalami dualisme.
Persoalan tersebut dinilai penting karena keberadaan setiap cabang berkaitan langsung dengan komposisi peserta dan hak suara dalam proses pemilihan pengurus DPD GMNI Jawa Timur.
Kericuhan Terjadi di Tengah Persidangan
Perdebatan yang semakin memanas kemudian berujung pada kericuhan di ruang forum. Berdasarkan informasi dari lokasi, terjadi aksi pelemparan kursi dan gelas hingga pecahan lampu dilaporkan berserakan di sekitar tempat kegiatan.
Sejumlah delegasi juga disebut mengalami luka fisik. Salah satunya berasal dari Cabang Jember. Beberapa peserta yang menyampaikan keberatan terhadap jalannya persidangan turut mengaku mendapatkan tekanan dan intimidasi.
Namun, pihak-pihak yang disebut terkait dugaan intimidasi tersebut belum memberikan konfirmasi atas tudingan yang beredar.
Muncul Isu Dugaan Dana Rp5 Juta per Cabang
Selain persoalan administrasi peserta, dinamika Konferda juga diwarnai isu dugaan politik uang.
Informasi yang beredar di forum menyebut adanya dugaan pemberian dana sekitar Rp5 juta untuk setiap cabang. Dana tersebut disebut-sebut berasal dari pihak tertentu yang disebut sebagai penyokong atau “bohir”.
Uang itu diduga digunakan untuk memengaruhi arah dukungan terhadap pasangan calon tertentu dalam proses pemilihan.
Meski demikian, informasi tersebut masih sebatas tudingan. Belum ada bukti yang dapat diverifikasi secara independen, sementara pihak yang dituding maupun pihak yang disebut menerima atau menyalurkan dana belum memberikan klarifikasi.
Dugaan Intervensi Penyelenggara Pemilu Ikut Mencuat
Polemik Konferda juga berkembang dengan munculnya tudingan mengenai dugaan intervensi dari oknum penyelenggara pemilu di sejumlah daerah di Jawa Timur.
Sejumlah peserta menduga ada pihak tertentu yang memberikan tekanan kepada pengurus cabang GMNI agar memengaruhi sikap mereka dalam forum.
Akan tetapi, tudingan yang menyeret nama KPU maupun Bawaslu tersebut hingga kini belum terverifikasi. Keterkaitan atau komunikasi antara penyelenggara pemilu dengan organisasi mahasiswa juga tidak secara otomatis membuktikan adanya intervensi.
Nama Sejumlah Tokoh Ikut Disorot
Dinamika forum juga menyeret jajaran DPP GMNI versi Presidium Risyad Fahlefi serta mantan Sekjen DPP GMNI Dendy.
Sejumlah pihak menilai keduanya memiliki pengaruh dalam perkembangan politik organisasi menjelang maupun setelah forum mengalami kebuntuan.
Pengaruh tersebut dikaitkan dengan dugaan upaya mengamankan kepentingan kelompok tertentu dalam proses pemilihan. Namun, sampai berita ini disusun, belum terdapat konfirmasi dari Risyad Fahlefi maupun Dendy mengenai tudingan tersebut.
Peserta Minta Proses Konferda Transparan
Pihak yang mempersoalkan jalannya Konferda meminta seluruh proses persidangan berjalan transparan dan mengikuti mekanisme organisasi.
Status peserta, keabsahan cabang, serta hak suara dinilai perlu diputuskan berdasarkan aturan organisasi dan dokumen administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kericuhan yang terjadi akhirnya membuat Konferda GMNI Jawa Timur tidak hanya berkutat pada agenda pemilihan kepemimpinan, tetapi juga menyisakan persoalan mengenai legitimasi peserta, dugaan intimidasi, serta tudingan upaya memengaruhi suara.
Hingga berita ini ditulis, keterangan dari Risyad Fahlefi, Dendy, panitia Konferda, maupun pihak KPU dan Bawaslu yang disebut dalam polemik tersebut belum diperoleh. Seluruh tudingan mengenai intimidasi, politik uang, dan dugaan intervensi masih membutuhkan verifikasi serta hak jawab dari pihak-pihak terkait.
