JOMBANG, Selasarnusantara.com – Kepastian penanganan laporan masyarakat menjadi salah satu isu yang disoroti menjelang rencana kunjungan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dhekananto Eko Purnomo ke Mapolres Jombang. Ketua KPK Nusantara DPC Surabaya, Suhaili, berharap agenda tersebut dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelayanan dan penanganan perkara yang menjadi perhatian publik.
Menurut Suhaili, kunjungan pimpinan Polri seharusnya menjadi kesempatan untuk memeriksa sejauh mana laporan masyarakat ditindaklanjuti, bagaimana proses penyidikan berjalan, serta apakah pelayanan kepolisian telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum.
Ia menilai keterbukaan informasi mengenai perkembangan perkara penting untuk memberikan kepastian kepada pelapor sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.
“Kami berharap Kapolri dan Kapolda Jawa Timur benar-benar serius melakukan verifikasi terhadap berbagai persoalan hukum di Jombang. Jangan sampai ada laporan masyarakat yang tidak mendapatkan kepastian penanganan,” ujar Suhaili.
Dugaan Pencurian Kabel Telkom Diminta Diperjelas
Salah satu perkara yang disoroti KPK Nusantara adalah dugaan pencurian kabel Telkom di wilayah Jombang. Sebelumnya, persoalan tersebut menjadi perhatian dalam pemberitaan Delikjatim.com yang menyoroti belum adanya penjelasan memadai dari Kasat Reskrim Polres Jombang terkait penanganan kasus itu.
Suhaili meminta kepolisian memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan laporan, langkah penyelidikan yang telah dilakukan, serta kendala yang mungkin dihadapi penyidik.
Menurutnya, setiap dugaan tindak pidana harus diperiksa berdasarkan bukti dan prosedur hukum. Jika terdapat informasi yang dapat disampaikan kepada publik, kepolisian diharapkan memberikan penjelasan sesuai kewenangannya tanpa mengganggu proses penyidikan.
Meski demikian, status dan perkembangan perkara dugaan pencurian kabel tersebut masih memerlukan konfirmasi langsung dari Polres Jombang.
Evaluasi Kinerja dan Pengawasan Internal
Selain perkara kabel Telkom, Suhaili meminta pimpinan Polri menelaah pengaduan masyarakat lain yang dinilai belum memperoleh kepastian penyelesaian.
Ia juga mendorong pemeriksaan apabila terdapat laporan atau bukti yang mengarah pada dugaan pembiaran maupun penyalahgunaan wewenang oleh anggota kepolisian.
Menurutnya, dugaan pelanggaran harus diverifikasi secara objektif melalui mekanisme pengawasan internal atau proses hukum sesuai jenis persoalannya. Sanksi baru dapat dijatuhkan apabila pelanggaran terbukti melalui mekanisme yang berlaku.
“Kami tidak ingin membuat tuduhan tanpa dasar. Namun, jika ada dugaan penyimpangan, harus diverifikasi dan diperiksa secara profesional,” katanya.
Kapolres dan Kasat Reskrim Ikut Disorot
Suhaili turut meminta evaluasi objektif terhadap kinerja jajaran Polres Jombang, termasuk Kapolres AKBP Dr. H. Yanto Mulyanto P. dan Kasat Reskrim AKP Magribi Agung Saputra.
Evaluasi tersebut, menurutnya, perlu mempertimbangkan capaian penanganan perkara, respons terhadap pengaduan masyarakat, profesionalitas penyidikan, serta kepatuhan personel terhadap prosedur dan kode etik.
Ia juga meminta pimpinan Polri mempertimbangkan rotasi atau mutasi apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya pejabat yang tidak memenuhi standar kinerja atau terbukti melakukan pelanggaran. Usulan tersebut merupakan aspirasi KPK Nusantara DPC Surabaya, sedangkan keputusan mengenai penempatan jabatan berada pada kewenangan pimpinan Polri sesuai mekanisme yang berlaku.
Menunggu Penjelasan Resmi Polres Jombang
Suhaili berharap rencana kunjungan Kapolri dan Kapolda Jawa Timur menghasilkan tindak lanjut konkret, mulai dari pemeriksaan pengaduan yang menjadi perhatian publik hingga perbaikan pelayanan dan penegakan hukum.
Baginya, kepercayaan masyarakat tidak hanya dibangun melalui kegiatan seremonial, tetapi juga melalui kepastian penanganan laporan, komunikasi yang jelas, dan proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini disusun, tudingan dan keluhan yang disampaikan Suhaili masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Konfirmasi dari Kapolres Jombang, Kasat Reskrim Polres Jombang, serta pihak terkait diperlukan untuk memperoleh gambaran berimbang mengenai perkembangan perkara dan evaluasi kinerja yang diminta.
Reporter : Heri
