SURABAYA, Selasarnusantara.com – Komisi D DPRD Jawa Timur menekankan pentingnya penguatan ketahanan energi daerah menyusul terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab kebutuhan energi yang terus meningkat, baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKB, Yoyok Mulyadi, mengatakan diversifikasi sumber energi harus menjadi agenda prioritas pemerintah daerah guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan listrik konvensional.
Menurutnya, program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS yang sudah dijalankan Pemprov Jawa Timur perlu diperluas jangkauannya hingga dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas,” ujar Yoyok, Selasa (23/6/2026).
Yoyok menjelaskan bahwa sejak 2023 hingga 2024, Pemprov Jatim telah mendorong pemasangan PLTS di berbagai fasilitas publik, mulai dari perkantoran pemerintah, sekolah, hingga pesantren.
Namun memasuki tahun 2026, ia menilai program tersebut perlu diuji coba secara lebih luas dan tidak hanya terbatas pada lembaga yang biaya operasional maupun pemeliharaannya ditanggung oleh negara.
Selain pembangunan infrastruktur, Yoyok mengingatkan pentingnya menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan energi terbarukan. Menurutnya, keberhasilan transisi energi juga bergantung pada kemampuan masyarakat dalam merawat dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia.
Ia mencontohkan sejumlah fasilitas berbasis energi surya yang saat ini tidak lagi berfungsi optimal akibat minimnya pendampingan setelah masa pemeliharaan berakhir.
“Sudah ada contoh nyata di lapangan. Beberapa penerangan jalan tenaga surya dan fasilitas serupa di objek wisata terbengkalai serta tidak berfungsi lagi begitu masa garansi atau pemeliharaan resmi berakhir. Hal ini terjadi karena minimnya pendampingan dan keterampilan masyarakat dalam merawatnya,” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Yoyok, membuat investasi yang telah dikeluarkan pemerintah menjadi kurang maksimal manfaatnya. Karena itu, ia mendorong Pemprov Jawa Timur untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program energi terbarukan yang telah berjalan.
Menurutnya, evaluasi tersebut penting untuk mengukur efektivitas program sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan energi di masa mendatang.
“Evaluasi itu penting untuk mengukur efektivitas program sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan ke depannya. Masyarakat pun perlu melihat bukti nyata bahwa energi terbarukan benar-benar hemat biaya, efisien, dan menjamin ketahanan energi jangka panjang bagi Jawa Timur,” pungkasnya.
DPRD Jatim berharap pengembangan energi terbarukan dapat menjadi salah satu solusi strategis dalam memperkuat ketahanan energi daerah sekaligus mengurangi risiko gangguan pasokan listrik di masa mendatang.
