SURABAYA, Selasarnusantara.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Anti Korupsi (Kemaki) Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur, Surabaya, Selasa (23/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur yang diduga melibatkan sejumlah pihak, mulai dari oknum Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), organisasi perangkat daerah (OPD), hingga anggota DPRD Jawa Timur.
Koordinator aksi Kemaki Jatim, Ainur Ridho, menyebut dugaan tersebut muncul berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara dana hibah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya serta proses penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut pria yang akrab disapa Atok itu, terdapat dugaan praktik pengaturan alokasi anggaran yang menyebabkan pemotongan dana hibah dalam jumlah besar sebelum sampai kepada penerima manfaat.
“Kami melihat adanya dugaan pola pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan semangat transparansi dan kepentingan masyarakat. Dana yang seharusnya dinikmati masyarakat justru berkurang akibat berbagai potongan,” ujarnya saat berorasi.
Atok menilai pemangkasan alokasi dana hibah tersebut berdampak pada berbagai sektor penting masyarakat, mulai dari pembangunan fasilitas pendidikan berbasis keagamaan, rumah ibadah, hingga pembangunan ruang kelas baru (RKB).
Ia juga menyinggung adanya dugaan pengalihan anggaran ke sejumlah program kedinasan yang dinilai memiliki nilai proyek besar namun belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal kepada masyarakat.
Selain itu, Kemaki menyoroti sejumlah proyek infrastruktur yang dinilai bermasalah. Salah satunya adalah proyek pemecah gelombang (breakwater) di wilayah Jember yang berada di bawah kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
Menurut Atok, kondisi fisik proyek tersebut saat ini mengalami kerusakan sehingga memunculkan dugaan adanya persoalan dalam pelaksanaan pekerjaan.
“Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya nelayan. Infrastruktur yang dibangun dengan anggaran besar seharusnya mampu memberikan manfaat jangka panjang,” katanya.
Ia menambahkan, proyek tersebut saat ini juga disebut menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.
Atas dasar itu, Kemaki Jatim mendesak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai memiliki kinerja kurang optimal, termasuk di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur.
Selain itu, mereka juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kontraktor yang dinilai memiliki rekam jejak pekerjaan kurang baik agar tidak kembali mendapatkan proyek pemerintah di masa mendatang.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berjalan tertib. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Bappeda Jawa Timur maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi.
