GRESIK, Selasarnusantara.com – Realisasi belanja APBD Kabupaten Gresik baru mencapai 61,68 persen hingga 30 September 2026. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik meminta pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan program pembangunan agar sisa anggaran sekitar Rp1,28 triliun dapat dikelola sesuai rencana sebelum tahun anggaran berakhir.
Berdasarkan data yang dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), belanja daerah baru terealisasi sekitar Rp2,05 triliun dari total pagu Rp3,32 triliun. Sementara itu, waktu yang tersisa untuk menuntaskan program tahun berjalan hanya tiga bulan.
Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan, mengingatkan agar pemerintah daerah segera mengeksekusi kegiatan yang telah direncanakan. Penyelesaian pekerjaan fisik dan administrasi kontrak harus diperhatikan supaya tidak menumpuk di penghujung tahun.
“Yang terpenting adalah bagaimana belanja-belanja nanti bisa dilaksanakan. Waktunya sudah sangat mepet, tinggal tiga bulan,” ujar Mujid, Sabtu (10/10/2026).
Belanja Gedung dan Tanah Paling Minim
Rendahnya serapan terlihat pada pos belanja modal yang baru mencapai Rp119,05 miliar atau 40,44 persen dari pagu Rp294,37 miliar.
Di dalam pos tersebut, belanja modal gedung dan bangunan baru terealisasi 11,41 persen. Sementara belanja modal tanah tercatat hanya 0,20 persen.
Belanja barang dan jasa juga belum mencapai 60 persen, yakni baru 58,84 persen dari pagu Rp1,11 triliun. Adapun belanja hibah terealisasi 34,87 persen atau Rp88,47 miliar dari anggaran Rp253,77 miliar.
Penyaluran bantuan sosial masih berada di angka 22,26 persen dari pagu Rp9,50 miliar.
Mujid meminta TAPD memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal. Percepatan realisasi, menurutnya, perlu tetap memperhatikan kualitas pekerjaan, ketentuan kontrak, dan kelengkapan administrasi.
Pendapatan Daerah Masih Kurang Rp725 Miliar
Selain belanja, DPRD Gresik turut menyoroti penerimaan daerah. Hingga 30 September 2026, pendapatan daerah mencapai Rp2,48 triliun atau 77,36 persen dari target Rp3,20 triliun. Kekurangan untuk mencapai target tahunan masih sekitar Rp725,06 miliar.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai Rp1,18 triliun atau 72,75 persen dari target Rp1,62 triliun.
Realisasi retribusi daerah tercatat Rp231,56 miliar atau 56,66 persen dari target Rp408,66 miliar. Sementara pajak daerah mencapai Rp865,51 miliar atau 77,59 persen dari target.
DPRD juga menaruh perhatian pada potensi tidak tercapainya target penerimaan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Mujid mendorong komisi terkait, khususnya Komisi II DPRD Gresik, segera memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil untuk mengevaluasi kendala dan mencari langkah pemenuhan target pendapatan.
DPRD Berharap Tak Ada Beban ke Tahun Berikutnya
DPRD Gresik menyatakan optimistis program pembangunan tahun anggaran 2026 dapat dibiayai. Namun, percepatan belanja dan pencapaian target pendapatan tetap menjadi pekerjaan yang perlu diselesaikan pemerintah daerah dalam waktu yang terbatas.
Mujid mengingatkan agar pelaksanaan APBD tahun ini tidak meninggalkan beban keuangan bagi tahun berikutnya. Karena itu, evaluasi realisasi anggaran diharapkan menjadi dasar bagi setiap perangkat daerah untuk memperbaiki pelaksanaan program hingga akhir tahun.
