GRESIK, Selasarnusantara.com – Penguatan layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi perhatian DPRD Kabupaten Gresik dalam pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) 2026.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mendapat dukungan tambahan anggaran sekitar Rp4,5 miliar. Alokasi tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan.
Armada Pemadam Jadi Salah Satu Prioritas
Wakil Ketua DPRD Gresik Wongso Negoro mengatakan kebutuhan Damkar menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan anggaran.
Pengadaan mobil pemadam menjadi bagian dari kebutuhan yang disepakati. Selain itu, terdapat rencana pengadaan kendaraan roda tiga jenis Tossa yang dapat digunakan untuk menjangkau lokasi dengan akses terbatas.
“Kami menyetujui pembelian mobil pemadam dan Tossa pemadam untuk lokasi yang sulit dijangkau, sesuai pagu yang telah disepakati Tim Anggaran Pemda,” ujar Wongso.
Keberadaan kendaraan dengan ukuran lebih kecil diharapkan dapat membantu petugas ketika harus menuju lokasi yang tidak mudah dilalui armada pemadam berukuran besar.
Kebutuhan Damkar Capai Rp8,99 Miliar
Dalam pembahasan P-APBD, kebutuhan Damkar sebelumnya diusulkan mencapai sekitar Rp8,99 miliar. Namun, penganggaran kemudian disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Alokasi yang disepakati antara lain sekitar Rp1,44 miliar untuk sarana dan prasarana pemadaman, Rp366 juta untuk sarana penyelamatan, serta Rp193 juta untuk pemenuhan Standar Kemampuan Instansi Pemadam Kebakaran (SKIK).
Perlengkapan keselamatan petugas juga menjadi bagian yang diperhatikan agar personel dapat menjalankan tugas dengan dukungan alat pelindung diri yang memadai.
DPRD Soroti Kebutuhan Pos Damkar
Selain armada, DPRD Gresik mendorong penambahan pos Damkar di sejumlah wilayah.
Gresik memiliki wilayah permukiman dan kawasan industri dengan aktivitas yang cukup tinggi. Karena itu, keberadaan pos yang lebih dekat dengan lokasi pelayanan menjadi salah satu kebutuhan untuk mendukung respons petugas.
Sedikitnya delapan pos disebut diperlukan untuk memperkuat jangkauan layanan Damkar, termasuk di sejumlah wilayah yang selama ini membutuhkan waktu tempuh lebih panjang.
DLH Dapat Dukungan Rp2,5 Miliar
Tambahan anggaran juga diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup. DLH mendapat alokasi sekitar Rp2,5 miliar untuk pengadaan unit Sky Walker.
Pengadaan tersebut sebelumnya diusulkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Peralatan itu diharapkan mendukung pekerjaan DLH yang membutuhkan jangkauan kerja tertentu di lapangan.
Salah satu kebutuhan pelayanan yang berkaitan dengan penggunaan peralatan tersebut adalah penanganan pohon di wilayah Gresik.
Anggaran Didorong Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Wongso mengatakan pembahasan P-APBD tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga kebutuhan yang hendak dipenuhi melalui alokasi tersebut.
Menurut dia, dukungan anggaran perlu diarahkan pada program dan sarana yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
Karena itu, tambahan anggaran untuk Damkar dan DLH diharapkan dapat memberikan dukungan nyata terhadap pelaksanaan tugas kedua perangkat daerah tersebut.
Penguatan Sarana Diharapkan Tingkatkan Respons
Total dukungan sekitar Rp4,5 miliar bagi Damkar dan DLH menjadi bagian dari upaya memperkuat fasilitas pelayanan dalam P-APBD 2026.
Untuk Damkar, kebutuhan mencakup armada, sarana pemadaman, peralatan penyelamatan dan perlindungan petugas. Sementara DLH memperoleh dukungan untuk pengadaan Sky Walker.
DPRD Gresik berharap sarana yang diperkuat melalui anggaran tersebut dapat mendukung pelayanan di lapangan sesuai kebutuhan dan karakter wilayah Kabupaten Gresik.
