GRESIK, SelasarNnusantara.com – Komisi I DPRD Gresik mendorong Inspektorat Daerah memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Pengawasan dinilai perlu dilakukan sejak tahap perencanaan agar pelaksanaan program pemerintah daerah berjalan sesuai aturan.
Dorongan tersebut berkaitan dengan optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat sebagai bagian dari APIP diharapkan tidak hanya menjalankan pemeriksaan setelah kegiatan berlangsung, tetapi juga berperan dalam pencegahan sejak awal.
Pengawasan Jangan Hanya di Akhir
Komisi I DPRD Gresik menilai pengawasan internal memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran daerah.
Pengawasan sejak tahap perencanaan memungkinkan potensi kesalahan administrasi maupun ketidaksesuaian program dapat diketahui lebih awal. Dengan begitu, perangkat daerah memiliki kesempatan melakukan perbaikan sebelum kegiatan dilaksanakan.
Peran tersebut juga diharapkan dapat membantu organisasi perangkat daerah (OPD) memahami ketentuan dalam pelaksanaan program yang menggunakan anggaran daerah.
“Pengawasan harus diperkuat sejak awal, bukan hanya ketika program sudah selesai dilaksanakan,” menjadi salah satu poin penting dalam dorongan Komisi I terkait optimalisasi fungsi APIP.
APIP Didorong Lebih Aktif
Optimalisasi APIP dinilai dapat memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meminimalkan potensi persoalan dalam penggunaan APBD.
Inspektorat diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih aktif melalui pemantauan, reviu, pemeriksaan, serta pendampingan terhadap perangkat daerah sesuai kewenangannya.
Langkah tersebut menjadi semakin penting seiring dengan persiapan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD 2027.
Pengawasan internal yang berjalan sejak awal juga dapat membantu memastikan program pemerintah memiliki perencanaan yang jelas, indikator yang terukur, serta pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan.
APBD Harus Berorientasi pada Manfaat
Komisi I DPRD Gresik juga mendorong agar pengelolaan APBD tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan anggaran.
Setiap belanja daerah harus diarahkan untuk menghasilkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pengawasan terhadap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan tujuan tersebut tercapai.
Fungsi pengawasan internal kemudian dapat berjalan beriringan dengan pengawasan DPRD sebagai bagian dari mekanisme kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dorong Tata Kelola Pemerintahan Lebih Akuntabel
Penguatan peran APIP diharapkan dapat menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib, transparan dan akuntabel.
Inspektorat juga diharapkan mampu menjadi mitra strategis bagi perangkat daerah dalam mencegah terjadinya kesalahan maupun pelanggaran dalam pelaksanaan program.
Dengan pengawasan yang lebih maksimal, pelaksanaan APBD 2027 diharapkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan memberikan hasil sesuai kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Gresik.
Reporter: tyas
