GRESIK, Selasarnusantara.com – Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah desa. Menurutnya, sinergi antara BPD dan kepala desa menjadi kunci agar pembangunan desa berjalan efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Gresik masa bakti 2026–2032 di area parkir timur Kantor Bupati Gresik, Selasa (4/8/2026).
Menurut Asluchul Alif, pelantikan pengurus baru bukan sekadar kegiatan seremonial. Sebaliknya, momen tersebut menjadi awal tanggung jawab besar dalam mengawal aspirasi masyarakat desa.
“Pelantikan ini bukan hanya sekadar acara seremonial, tetapi merupakan awal sebuah tanggung jawab yang besar. BPD memiliki posisi yang sangat strategis sebagai representasi masyarakat desa,” ujarnya.
BPD dan Pemerintah Desa Harus Perkuat Kolaborasi
Wabup Alif menegaskan BPD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan. BPD juga harus menjadi mitra pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, ia meminta kepala desa dan BPD membangun hubungan yang harmonis melalui komunikasi, saling menghormati, serta saling mengingatkan.
“Jangan sampai ada persaingan, apalagi konflik yang menghambat pembangunan. Yang harus kita bangun bersama adalah kolaborasi,” tegasnya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gresik terus mendorong pembangunan dimulai dari desa. Oleh sebab itu, BPD diharapkan mampu menyerap aspirasi masyarakat secara objektif sekaligus mengawal penggunaan dana desa agar berlangsung transparan dan akuntabel.
BPD juga didorong memperkuat inovasi desa, mendukung UMKM, meningkatkan ketahanan pangan, memperbaiki pelayanan publik, memberdayakan generasi muda dan perempuan, serta menjaga kondusivitas desa.
“Teruslah belajar, beradaptasi dengan perkembangan regulasi, memanfaatkan teknologi informasi, dan memperkuat kompetensi agar BPD semakin profesional,” katanya.
Abpednas Siapkan Program untuk Masyarakat Desa
Ketua DPC Abpednas Kabupaten Gresik, HR. Hendry M, mengatakan kepengurusan yang baru akan menjalankan berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa.
Ia menyebut Abpednas telah melaksanakan program Jaga Desa, Jaga Dapur, pembangunan sumur bor di Kecamatan Balongpanggang, serta mengusulkan 52 siswa SD dan SMP sebagai penerima Program Indonesia Pintar.
Menurut Hendry, Abpednas juga siap mendukung program Nawa Karsa Gresik Baru 2026–2030 melalui penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Kajari Gresik Tegaskan BPD Bukan Tandingan Kepala Desa
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Gresik, Zam Zam Ikhwan, menegaskan BPD memiliki peran penting sebagai representasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Ia menjelaskan terdapat lebih dari 1.400 anggota BPD yang tersebar di 330 desa di Kabupaten Gresik. Menurutnya, organisasi Abpednas menjadi wadah penting untuk meningkatkan kapasitas, komunikasi, dan kolaborasi antaranggota BPD.
“Asosiasi ini bukanlah tandingan bagi para kepala desa. Abpednas merupakan mitra kerja kepala desa dalam membangun desa dan memajukan desa demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pengurus Abpednas terus membangun sinergi dengan pemerintah desa sehingga pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Reporter: Tyas
