SURABAYA, Selasarnusantara.com – Ketua Umum PMII Jawa Timur Mohammad Ivan Akiedozawa menyoroti kebijakan negara terhadap sektor tembakau. Ia menilai perhatian pemerintah terhadap komoditas tersebut jangan berhenti pada aspek penerimaan negara, tetapi juga harus menyentuh persoalan yang dihadapi petani di lapangan.
Pandangan itu disampaikan Ivan melalui tulisan opini berjudul “Kala Negara Hadir sebagai Juru Tagih, Absen sebagai Pelindung”. Dalam tulisannya, ia membandingkan posisi tembakau sebagai sumber penerimaan fiskal dengan realitas masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari tanaman tersebut.
Tembakau dan Realitas Petani
Menurut Ivan, tembakau memiliki arti ekonomi yang berbeda bagi pemerintah dan masyarakat. Jika dari sisi negara komoditas ini berkaitan dengan penerimaan fiskal, bagi petani tembakau menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan dalam merancang kebijakan. Terutama bagi masyarakat di Madura yang disebut menghadapi berbagai tekanan dalam kegiatan budidaya dan pemasaran tembakau.
Harga hingga Biaya Produksi Jadi Sorotan
Ivan menyinggung sejumlah persoalan yang menurutnya membebani petani tembakau Madura. Di antaranya harga hasil panen yang turun, mahalnya pupuk serta cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi produksi.
Ia menilai persoalan tersebut tidak cukup dilihat sebagai dinamika pasar. Pemerintah, menurutnya, perlu menghadirkan perlindungan ekonomi agar petani tidak sepenuhnya menghadapi risiko produksi dan tata niaga seorang diri.
Kritik terhadap Pendekatan Penegakan Aturan
Sorotan juga diarahkan pada penegakan aturan terhadap aktivitas industri tembakau yang tidak memenuhi ketentuan cukai.
Ivan mempertanyakan pendekatan yang menurutnya lebih cepat terlihat ketika negara mengejar potensi penerimaan atau menangani aktivitas yang dianggap melanggar aturan, sementara persoalan ekonomi petani dinilai belum memperoleh perhatian yang sebanding.
Pandangan mengenai ketimpangan tersebut merupakan argumentasi Ivan dalam tulisannya. Ia menggunakan kondisi petani tembakau sebagai dasar untuk mendorong evaluasi terhadap pola kebijakan industri tembakau.
PMII Jatim Dorong Perbaikan Tata Niaga
Ivan juga mengaitkan persoalan industri tembakau dengan struktur tata niaga. Menurutnya, penindakan terhadap pelanggaran aturan tidak akan menyelesaikan persoalan secara menyeluruh apabila akar masalah ekonomi masyarakat tidak ikut dibenahi.
Ia berpandangan masyarakat yang berada dalam tekanan ekonomi perlu mendapatkan pilihan dan perlindungan yang lebih baik, sehingga kepatuhan terhadap aturan dapat berjalan bersama dengan keberlangsungan penghidupan mereka.
Negara Diminta Hadir untuk Petani
Pada bagian akhir opininya, Ivan meminta pemerintah mengubah pendekatan dalam menangani persoalan tembakau.
PMII Jawa Timur mendorong agar negara tidak hanya hadir ketika berkaitan dengan penerimaan, tetapi juga memberikan perlindungan ketika petani menghadapi persoalan harga, produksi dan tata niaga.
Menurut Ivan, penyelesaian persoalan tembakau membutuhkan kebijakan yang mempertemukan kepentingan penerimaan negara dengan perlindungan terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
