GRESIK,Selasarnusantara.com – Pemerintah Kabupaten Gresik dan DPRD Gresik menyepakati perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026. Kesepakatan tersebut menjadi dasar penyusunan perubahan APBD Gresik 2026.
Dalam pembahasan itu, kondisi fiskal daerah menjadi salah satu perhatian utama. Proyeksi pendapatan daerah mengalami penurunan. Pada saat yang sama, kebutuhan belanja justru meningkat.
Pendapatan Daerah Gresik Mengalami Penurunan
Perubahan proyeksi pendapatan membuat Pemkab Gresik perlu menyesuaikan struktur APBD 2026.
Penyesuaian tersebut perlu dilakukan agar program pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan.
Pemkab bersama DPRD juga perlu menentukan kembali program yang menjadi prioritas. Langkah ini penting karena ruang fiskal daerah ikut terpengaruh oleh penurunan pendapatan.
Belanja Daerah Justru Mengalami Kenaikan
Di tengah penurunan pendapatan, kebutuhan belanja daerah mengalami peningkatan.
Belanja tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelayanan publik dan program pembangunan daerah.
Kondisi ini membuat pemerintah harus menghitung setiap tambahan belanja dengan cermat. Tujuannya agar kenaikan belanja tidak mengganggu kemampuan keuangan daerah.
Pemkab dan DPRD Sepakati Arah Anggaran
Kesepakatan KUPA-PPAS menjadi tahapan penting sebelum perubahan APBD 2026 ditetapkan.
Setelah kesepakatan tercapai, Pemkab Gresik akan melanjutkan penyusunan perubahan APBD. Penyusunan tersebut mengacu pada angka dan program yang telah disepakati bersama DPRD.
Pembahasan anggaran juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi program yang belum mendesak.
Pemerintah dapat mengarahkan anggaran kepada program yang memiliki tingkat kebutuhan lebih tinggi.
Ruang Fiskal Gresik Menghadapi Tantangan
Penurunan pendapatan dan kenaikan belanja menjadi tantangan bagi pengelolaan keuangan Gresik.
Pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan.
Efisiensi belanja juga menjadi salah satu langkah penting. Pemerintah perlu memastikan keterbatasan pendapatan tidak mengurangi kualitas program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Perubahan APBD Bukan Sekadar Ubah Angka
Perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan perubahan angka pendapatan dan belanja.
Kebijakan tersebut juga menentukan arah prioritas pembangunan hingga akhir tahun anggaran 2026.
Karena itu, setiap perubahan anggaran perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
Pemkab Gresik perlu memastikan anggaran tetap mendukung pelayanan publik dan pembangunan yang menjadi prioritas.
DPRD Diminta Awasi Penggunaan Anggaran
Perubahan struktur pendapatan dan belanja juga membuat fungsi pengawasan DPRD semakin penting.
DPRD perlu memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan kesepakatan dan peruntukannya.
Masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui penggunaan anggaran daerah.
Terutama, masyarakat perlu mengetahui program yang mendapat tambahan anggaran serta sektor yang mengalami penyesuaian.
Menjadi Ujian Pengelolaan Keuangan Gresik
Kesepakatan perubahan APBD 2026 menjadi tantangan bagi Pemkab Gresik.
Pemerintah perlu menjaga kualitas pelayanan publik di tengah perubahan kondisi fiskal.
Pada saat yang sama, setiap rupiah anggaran perlu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan pendapatan daerah yang menurun dan kebutuhan belanja yang meningkat, perubahan APBD Gresik 2026 akan menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
Reporter: Tyas
