Jakarta, Selasarnusantara.com– Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyambut baik kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara pendaftaran dapur baru Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan BGN dalam memperbaiki tata kelola program yang menjadi salah satu andalan pemerintah.
“Ini menunjukkan adanya kemauan politik yang kuat dari BGN untuk benar-benar membenahi tata kelola MBG agar berjalan lebih baik,” kata Yahya Zaini, Jumat (5/6/2026).
Yahya menilai masa moratorium harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dapur yang telah beroperasi. Ia menyoroti masih adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) maupun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Menurutnya, dua aspek tersebut wajib dipenuhi guna menjamin keamanan dan mutu makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat.
“Ke depan tidak boleh ada lagi SPPG yang beroperasi tanpa SLHS dan IPAL,” tegasnya.
Selain itu, Yahya meminta BGN melakukan evaluasi terhadap lebih dari seribu SPPG yang saat ini masih dalam status penangguhan atau suspend. Evaluasi tersebut diperlukan untuk menentukan mana yang sudah layak diaktifkan kembali dan mana yang masih membutuhkan perbaikan.
Tak hanya itu, politisi Partai Golkar tersebut juga mendesak BGN membuka hasil investigasi terhadap sejumlah kasus keracunan yang sempat terjadi dalam pelaksanaan program MBG.
“Selama ini masyarakat belum mengetahui hasil investigasi yang dilakukan BGN terhadap kasus-kasus keracunan. Hasilnya perlu dibuka ke publik agar masyarakat dapat melihat langkah perbaikan yang dilakukan,” ujarnya.
Yahya berharap selama masa moratorium, BGN dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pelaksanaan program MBG. Ia bahkan menargetkan tidak ada lagi kasus keracunan makanan atau zero accident dalam pelaksanaan program tersebut.
“Moratorium harus dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan dan memperbaiki tata kelola sehingga tidak ada lagi kasus keracunan. Ini penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” katanya.
Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S. Deyang mengumumkan penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru MBG. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi efisiensi anggaran sekaligus penataan pelaksanaan program.
Menurut Nanik, BGN telah menyiapkan sejumlah langkah prioritas, di antaranya melakukan refocusing penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran serta menerapkan moratorium dapur baru.
“Langkah yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat dan moratorium untuk titik-titik dapur baru sebagai bagian dari efisiensi anggaran,” ujar Nanik dalam konferensi pers di Jakarta.
Langkah evaluasi dan pembenahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memastikan keamanan pangan bagi jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
