JAKARTA, Selasarnusantara.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi yang aman dan stabil meskipun dunia sedang menghadapi berbagai tantangan, termasuk meningkatnya tensi geopolitik yang berdampak terhadap perekonomian global.
Pernyataan tersebut disampaikan Menkeu dalam dialog bersama Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (Forkem) di Jakarta, Jumat (6/3). Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa berbagai indikator utama ekonomi nasional menunjukkan kondisi yang relatif kuat dibandingkan banyak negara lain, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir secara berlebihan terhadap gejolak ekonomi global yang sedang berlangsung.
Menurut Purbaya, salah satu indikator yang menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia adalah rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih berada pada tingkat yang terkendali. Selain itu, defisit anggaran juga tetap dijaga dalam batas aman sesuai dengan ketentuan fiskal yang berlaku.
“Kalau kita lihat dari rasio utang terhadap PDB, kita aman. Kita lihat dari defisit ke PDB, kita aman. Pertumbuhan, kita aman. Bahkan kita termasuk yang tertinggi di G20, tumbuh 5,11 persen tahun lalu,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,11 persen pada tahun sebelumnya menjadi bukti bahwa daya tahan ekonomi nasional masih cukup kuat di tengah perlambatan ekonomi yang dialami sejumlah negara besar. Bahkan, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun ini dapat berada pada kisaran 5,5 hingga 6 persen.
Optimisme tersebut didasarkan pada berbagai indikator ekonomi yang menunjukkan aktivitas konsumsi dan investasi masih berjalan positif. Pemerintah juga terus mendorong berbagai program pembangunan dan hilirisasi industri untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu turut menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait dampak konflik yang melibatkan Iran terhadap harga minyak dunia. Menurutnya, pemerintah telah mengantisipasi berbagai kemungkinan dengan menyiapkan empat skenario simulasi yang memperhitungkan perubahan harga minyak mentah di pasar internasional.
Pada skenario paling ekstrem, harga minyak dunia diperkirakan dapat mencapai 92 dolar Amerika Serikat per barel. Namun demikian, pemerintah menilai kondisi tersebut masih dapat diantisipasi dan belum memerlukan perubahan terhadap asumsi dasar dalam APBN 2026.
Purbaya menjelaskan bahwa pengalaman sebelumnya menunjukkan kenaikan harga minyak akibat konflik geopolitik biasanya bersifat sementara. Oleh karena itu, pemerintah memilih untuk terus memantau perkembangan situasi sebelum mengambil langkah penyesuaian kebijakan yang lebih besar.
Selain membahas kondisi ekonomi makro, Menkeu juga menyampaikan perkembangan terbaru terkait penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur negara dan pensiunan. Hingga 6 Maret 2026, pemerintah telah menyalurkan THR sebesar Rp3 triliun kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat.
Sementara itu, pembayaran THR kepada para pensiunan telah mencapai Rp11,4 triliun. Untuk ASN daerah, realisasi penyaluran tercatat sebesar Rp127,6 miliar yang prosesnya dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Menurut Purbaya, percepatan penyaluran THR diharapkan dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat menjelang Hari Raya sekaligus memberikan dorongan tambahan bagi aktivitas ekonomi domestik.
Pada forum tersebut, Menkeu juga menanggapi berbagai masukan masyarakat mengenai implementasi sistem administrasi perpajakan Coretax yang dinilai masih cukup rumit, terutama karena penggunaan istilah-istilah teknis yang belum sepenuhnya dipahami oleh wajib pajak.
Menanggapi hal itu, pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan penyempurnaan sistem dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan peran pegawai Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia agar dapat memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada wajib pajak.
“Kami akan terus melakukan perbaikan sehingga masyarakat bisa lebih mudah menggunakan sistem tersebut dan mendapatkan pelayanan yang lebih baik,” kata Purbaya.
Di sisi lain, Menkeu juga mengungkapkan bahwa kinerja penerimaan pajak pada awal tahun menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Berdasarkan data pemerintah, pertumbuhan penerimaan pajak meningkat dari sekitar 7 persen pada Januari menjadi 19 persen pada Februari 2026.
Peningkatan tersebut dinilai sebagai sinyal positif bagi kondisi fiskal nasional sekaligus menunjukkan aktivitas ekonomi yang masih bergerak dengan baik di tengah ketidakpastian global.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa tingkat kepercayaan investor terhadap pengelolaan ekonomi Indonesia masih terjaga. Hal itu tercermin dari spread bunga Indonesia yang berada di kisaran 240 basis poin, lebih rendah dibandingkan rata-rata negara mitra yang berada di atas 250 basis poin.
Menurut Suahasil, angka tersebut menunjukkan bahwa pasar masih menilai pengelolaan fiskal dan makroekonomi Indonesia berada pada jalur yang kredibel dan berkelanjutan.
Ia menambahkan bahwa konsistensi pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal, stabilitas ekonomi, serta kredibilitas kebijakan akan menjadi faktor penting untuk mempertahankan kepercayaan investor ke depan.
“Makin kita konsisten, makin yield-nya itu bisa kita jaga dengan baik. Itulah refleksi dari confidence kepada pengelolaan makroekonomi dan APBN Indonesia,” ujar Suahasil.
Pemerintah optimistis bahwa dengan fundamental ekonomi yang tetap kuat, disiplin pengelolaan APBN, serta berbagai langkah antisipatif menghadapi gejolak global, Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan pada tahun 2026.
