JAKARTA, Selasarnusantara.com – Nilai tukar rupiah menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya pada Kamis. Pelemahan tersebut terjadi di tengah lonjakan harga energi global dan meningkatnya kekhawatiran investor terhadap independensi Bank Indonesia setelah DPR mengesahkan revisi aturan yang memperluas pengawasan terhadap bank sentral.
Rupiah mencatatkan posisi terlemah sepanjang sejarah terhadap dolar AS. Meski Bank Indonesia telah mengambil sejumlah langkah untuk menopang mata uang nasional, tekanan terhadap rupiah terus berlanjut seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi terbesar di Asia Tenggara tersebut.
Selain pelemahan nilai tukar, pasar saham Indonesia juga mengalami tekanan. Indeks saham tercatat turun hampir empat persen dalam perdagangan Kamis dan telah kehilangan sekitar sepertiga nilainya sepanjang 2026.
Di sisi lain, DPR menyetujui perubahan regulasi yang memperluas mandat Bank Indonesia. Selain menjaga stabilitas moneter, bank sentral kini juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Aturan baru tersebut juga memberikan kewenangan kepada parlemen untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Bank Indonesia.
Pengawasan serupa akan diterapkan terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa perubahan regulasi tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di tengah kenaikan harga minyak dunia.
“Bukan hanya soal stabilitas nilai tukar atau inflasi, tetapi juga memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
Namun, sejumlah ekonom menilai kebijakan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai independensi Bank Indonesia. Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, mengatakan intervensi parlemen yang dilakukan secara rutin berpotensi mengurangi persepsi independensi bank sentral.
Chief Economist Central Bank Asia, David Sumual, menambahkan bahwa persepsi melemahnya independensi Bank Indonesia dapat meningkatkan premi risiko dan memberikan tekanan tambahan terhadap pasar keuangan.
Pelemahan rupiah juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Diana Murdiana (60), seorang pensiunan di Jakarta, menilai kondisi tersebut dapat memperlebar kesenjangan antara masyarakat yang berpenghasilan dolar AS dan mereka yang berpenghasilan rupiah.
Sementara itu, Ryandi Febri Nurcahyo (35), seorang pegawai pemerintah, mempertanyakan klaim pemerintah mengenai kuatnya fundamental ekonomi Indonesia. Menurutnya, kenaikan dolar AS berdampak langsung terhadap masyarakat berpenghasilan rendah hingga kelas menengah.
Sepanjang tahun ini, rupiah telah melemah lebih dari tujuh persen dan menjadi mata uang dengan kinerja terburuk di Asia. Tekanan tersebut dipicu oleh meningkatnya harga minyak dunia setelah konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran memicu gejolak di pasar energi global.
Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, menyebut level Rp18.000 per dolar AS sebagai batas psikologis yang penting bagi investor. Menurutnya, pelemahan rupiah didorong oleh tingginya permintaan dolar AS akibat lonjakan harga minyak dan menyempitnya surplus perdagangan Indonesia.
Sebagai negara pengimpor minyak bersih, Indonesia menghadapi tekanan besar akibat kenaikan harga minyak mentah. Namun, pemerintah masih mempertahankan harga bahan bakar bersubsidi.
Data terbaru menunjukkan surplus perdagangan Indonesia menyusut tajam menjadi hanya 89 juta dolar AS pada April, turun dari 3,3 miliar dolar AS pada bulan sebelumnya. Kondisi ini mengurangi pasokan dolar AS di pasar domestik.
Di saat yang sama, kebutuhan dolar AS untuk impor energi, bahan baku industri, pembayaran utang luar negeri, dividen perusahaan, dan kebutuhan musiman tetap tinggi.
Untuk meredam tekanan terhadap rupiah, Bank Indonesia bulan lalu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen. Bank sentral juga memperketat aturan pembelian dolar AS, namun langkah tersebut belum mampu menghentikan pelemahan nilai tukar.
Ekonom Universitas Indonesia, Teuku Riefky, menilai tekanan terhadap rupiah tidak hanya berasal dari dampak konflik Timur Tengah, tetapi juga dipengaruhi berbagai program populis berbiaya besar, termasuk program makan bergizi gratis yang menelan anggaran miliaran dolar.
Menurutnya, jika kondisi ini terus berlanjut, Indonesia berisiko menghadapi inflasi yang lebih tinggi akibat kenaikan biaya produksi dan bahan baku.
Kekhawatiran investor juga meningkat setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan pengendalian ekspor komoditas bulan lalu. Kebijakan tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai meningkatnya kecenderungan nasionalisme sumber daya di negara produsen minyak sawit terbesar dunia tersebut.
